Blog Akademik Petrus Andung

Memberdayakan Informasi Akademik demi Memahasiswakan Mahasiswa

Membangun Komunikasi Politik yang Beretika Menjelang Pilkada di NTT

Oleh: Petrus Ana Andung

 

Dosen Fisip Undana;

Saat ini Sedang Studi Doktor (S3) Ilmu Komunikasi di

Universitas Padjadjaran, Bandung

 

**Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Pos Kupang, Edisi 29 Okt 2015 dan juga di http://kupang.tribunnews.com/2015/10/29/membangun-komunikasi-politik-beretika-menjelang-pilkada-di-ntt **

Tak  lama lagi, perhelatan pesta demokrasi untuk memilih Kepala Daerah di 9 Kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur bakal digelar serentak pada 9 Desember 2015. Kini, masyarakat di 9 kabupaten sudah disuguhi berbagai macam pesan politik mulai dari visi-misi hingga program unggulan dari 23 paket calon Bupati dan Wakil Bupati yang hendak bertarung. Bahkan tidak jarang, pesan-pesan politik dikemas sedemikian rupa agar enak di telinga khalayak. Berbagai pilihan bahasa dengan jargon-jargon, eufimisme, metafora, puffery (bombastis), dan labeling (penjulukan) diramu sedemikian rupa agar bisa membentuk kesadaran khalayak sesuai dengan yang dikehendaki oleh sang komunikator politik (Mulyana, 2014). Namun, yang menyedihkan adalah demi mendapat simpati massa, kemasan pesan komunikasi politik seringkali tendensius dan menyerang lawan politik sehingga berujung ricuh. Sebab kawan bisa berubah jadi lawan hanya karena pilihan politik berbeda.

Tulisan ini ingin mendiskusikan akan pentingnya membangun komunikasi politik yang beretika. Bahwa ‘pertarungan’ untuk mendapat dukungan politik itu hal wajar, asalkan dalam koridor iklim politik yang kondusif dan mendidik.

Premanisme Politik sebagai Ketidakdewasaan Berpolitik

Di negeri ini, saat atau menjelang Pemilu (mulai dari Pileg, Pilpres, Pilkada, bahkan hingga Pemilihan Kepala Desa), komunikator politik selalu heboh  dengan mengobral kata-kata. Ya, lebih tepatnya, bermain kata-kata (language game). Semua calon berupaya terlihat sempurna di mata rakyat. Dalam teori dramaturgi Erving Goffman, panggung depan (front stage) kandidat dikemas sedemikian rupa untuk menyihir khalayaknya guna mendapatkan kesan positif atau dalam bahasa Goffman disebut sebagai impression management (manajemen kesan). Padahal, apa yang dipertontonkan di depan panggung itu hanya sekadar drama belaka guna pencitraan politik (political imaging).

Semua moment akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Setiap tim sukses dari tiap Paket calon juga bekerja ekstra menarik hati masyarakat. Terjadilah pertarungan janji-janji membual yang terkadang jauh dari nalar kita. Bualan politik ini seolah dianggap hal yang wajar dalam konteks berpolitik. Tidak salah memang. Graber (1981) juga menyadari kalau sebagian besar aktivitas politik itu merupakan permainan kata-kata.

Namun karena terlena dengan motivasi mendapatkan dukungan politik sebanyak-banyaknya, kadangkala pilihan kata yang bertendensi mencari-cari kekurangan lawan politik seolah menjadi senjata pamungkas. Ujung-ujungnya, kontestasi politik yang seharusnya  menjadi sarana mengedukasi masyarakat berubah haluan menjadi ajang pertunjukan kekerasan dan premanisme politik. Penggunaan kata-kata sindiran bahkan berbau SARA seringkali menjadi tontonan kurang bijak termasuk melalui media sosial. Tidak hanya berhenti pada kekerasan psikis dan kekerasan simbolik saja. Berbagai kekerasan fisik antar massa pendukung juga seringkali mewarnai setiap perhelatan pesta demokrasi di tanah air tercinta. Munculnya kekerasan dan premanisme politik ini sesungguhnya dapat dibaca sebagai bentuk dari ketidakdewasaan berpolitik.  Karena itu, Mulyana (2014) mengklaim kalau praktek politik di Indonesia ini adalah yang paling aneh, paling absurd (tidak masuk akal), paling unik dan sekaligus paling sulit diramalkan.

Bagaimana Membangun Komunikasi Politik yang Beretika dalam Pilkada?

Membicarakan etika maka pikiran kita akan tertuju pada akhlak, moral, nilai-nilai yang bisa membedakan apa yang baik dan apa yang buruk dalam masyarakat. Etika dalam masyarakat juga berguna sebagai penuntun bagaimana seharusnya kita menjalankan kehidupan ini.

Hemat saya, membangun komunikasi politik yang beretika merupakan satu-satunya solusi mengembalikan budaya politik ideal (budaya politik partisipan sebagaimana diperkenalkan Almond & Verba) di negara kita. Caranya bagaimana?

Pertama, bangun komunikasi politik yang mindful. Seorang komunikator politik yang dewasa bisa dilihat melalui perilaku dan tutur katanya. Tidak harus menghabiskan seluruh energi untuk melakukan pengelolaan panggung depan yang berlebihan untuk menaikan pamor, jati diri, dan bahkan citra politiknya. Bersahaja, tidak pura-pura, rendah hati, tulus, dan santun dalam menyampaikan pesan politik, justeru itu yang disukai rakyat. Kalau selama ini ia dekat dengan rakyat, menunjukkan karakter jujur, dan berpihak pada rakyat kecil, maka dukungan politik dengan sendirinya akan diraih. Konsep Ellen Langer tentang mindfulness rasanya juga relevan untuk komunikasi politik yang beretika. Karakteristik berkomunikasi yang mindfull mengandung makna bahwa seorang komunikator politik perlu mengedepankan apresiasi, tidak apriori terhadap lawan politik, tidak hanya mencari keuntungan diri-sendiri, perhatian pada situasi dan konteks komunikasi politiknya, dan open minded sehingga tidak terjebak dalam perangkap politik identitas dan transaksional.

Kedua, pencerahan politik. Ujung tombak kemenangan kandidat adalah tim sukses. Merekalah yang bekerja di belakang layar untuk menyukseskan paket calonnya guna mendulang suara. Selain tim sukses, keberadaan simpatisan juga ikut mewarnai semaraknya aktivitas politik. Nah, simpatisan dan atau massa pendukung ini biasanya cenderung fanatik. Ini akan memicu kericuhan Pilkada. Karena itu, untuk membangun komunikasi politik yang beretika maka setiap paket calon bupati dan wakil bupati harus bertanggungjawab memberi pencerahan politik tentang pentingnya komunikasi politik yang damai dan simpatik bagi tim sukses dan massa pendukungnya.

Ketiga, netralitas media. Tidak dapat dipungkiri bahwa media mempunyai andil besar dalam proses komunikasi politik sebelum, selama, dan setelah proses Pilkada. Hanya saja, Media yang tidak bertanggung jawab berpotensi “ditunggangi” oleh kelompok-kelompok tertentu untuk tujuan membangun opini publik dan propaganda politik yang menyesatkan dan tidak beretika.    Karena itu,  membangun komunikasi politik yang beretika juga butuh pengertian baik dan komitmen institusi pers dalam melakukan peliputan. Masyarakat sangat menaruh ekspektasi yang positif pada media untuk tetap berdiri pada posisi yang netral dan tidak memihak. Dengan demikian, kehadiran media tetap senantiasa berada pada koridor yang sesungguhnya sebagai saluran integrasi bangsa dalam turut memberikan edukasi politik yang baik bagi masyarakat.

Bila ketiga hal ini diperhatikan maka niscaya aktivitas komunikasi politik menjelang Pilkada menjadi lebih bermartabat. Berbagai kisruh, kekerasan dan premanisme politik di propinsi kita tercinta, NTT, dapat diredam.  Sekali lagi, kuncinya, butuh kesadaran dan pengertian bersama semua pihak  untuk menciptakan iklim komunikasi politik yang baik guna mewujudkan masyarakat yang dewasa secara politik. Semoga!

November 17, 2015 - Posted by | Uncategorized

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: